Investor asing yang ingin menjalankan usaha vila atau akomodasi di Lombok umumnya melakukannya melalui PT PMA. Perizinannya melibatkan beberapa instansi dan beberapa tahap yang saling bergantung.
Gambaran besar tahapannya
- Pendirian PT PMA dan pemenuhan ketentuan penanaman modal.
- Pemilihan KBLI untuk akomodasi dan kegiatan pendukung.
- Kepastian status lahan yang sesuai untuk badan usaha asing.
- Kesesuaian tata ruang lokasi.
- Persetujuan lingkungan, PBG, lalu SLF.
- Standar usaha pariwisata dan kewajiban laporan berkala.
Hal yang sering terlewat
- Membeli atau menyewa lahan sebelum memastikan tata ruang dan skema hak atas tanah.
- KBLI tidak mencakup seluruh kegiatan, misalnya restoran atau bar.
- Ketentuan khusus di kawasan tertentu, seperti kawasan ekonomi khusus.
- Kewajiban laporan setelah izin terbit.
Kenapa urutan sangat menentukan
Setiap tahap menjadi dasar tahap berikutnya. Kesalahan di awal, misalnya KBLI atau skema lahan, dapat memaksa perubahan dokumen perusahaan atau rencana bangunan di kemudian hari.
Bagaimana Legalcan membantu
Kami memeriksa kondisi Anda sejak awal, memetakan izin dan urutannya, menyiapkan serta memeriksa dokumen, lalu mengawal prosesnya hingga keputusan instansi. Anda cukup menyampaikan rencana dan dokumen yang dimiliki.
Butuh bantuan untuk kasus Anda? Ceritakan jenis usaha atau bangunan dan lokasinya, admin kami bantu memetakan langkahnya.
Konsultasi dengan Legalcan Perizinan Hotel, Industri & PT PMA →Pertanyaan yang sering diajukan
Can foreigners run a villa business in Lombok?
Yes, usually through a PT PMA, with land rights and licensing structured according to Indonesian regulations. We help you map this from the start.
Apakah perizinan di kawasan Mandalika berbeda?
Kawasan ekonomi khusus memiliki mekanisme tersendiri sehingga perlu dipastikan sejak awal.
Artikel ini berisi informasi umum dan dapat berubah mengikuti peraturan terbaru. Penerbitan izin merupakan kewenangan instansi terkait. Untuk kasus Anda, konsultasikan dengan Legalcan.