Banyak pelaku usaha di Lombok baru mengenal istilah PKKPR ketika proses di OSS tiba-tiba berhenti. Padahal kesesuaian lokasi adalah persyaratan dasar sebelum perizinan lain bisa diproses.
Apa itu KKPR, KKKPR, dan PKKPR?
KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah bukti bahwa rencana kegiatan usaha sesuai dengan rencana tata ruang di lokasinya. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, KKPR terbagi dua:
- KKKPR (Konfirmasi KKPR) untuk lokasi yang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya sudah terintegrasi dengan OSS.
- PKKPR (Persetujuan KKPR) untuk lokasi yang RDTR-nya belum tersedia atau belum terintegrasi, sehingga harus melalui penilaian instansi dan dikenakan PNBP.
Di NTB, belum semua wilayah memiliki RDTR yang terintegrasi. Karena itu banyak lokasi usaha di Lombok, terutama di luar pusat kota dan di kawasan wisata, masih melalui jalur PKKPR.
Kenapa PKKPR sering tertahan?
- Lokasi berada di zona yang peruntukannya tidak sejalan dengan rencana usaha.
- Data lokasi dan luas lahan tidak konsisten dengan dokumen tanah.
- Rencana kegiatan tidak cocok dengan KBLI yang dipilih.
- Penilaian teknis membutuhkan klarifikasi atau tinjauan lapangan.
Masalah seperti ini jarang terlihat di awal. Biasanya baru muncul setelah permohonan diajukan, ketika waktu dan biaya sudah berjalan.
Dampaknya jika keliru
PKKPR menjadi dasar izin berikutnya, termasuk PBG. Kesalahan di tahap ini dapat menahan seluruh rangkaian perizinan, bahkan membuat rencana bangunan harus diubah.
Bagaimana Legalcan membantu
Kami memeriksa kondisi Anda sejak awal, memetakan izin dan urutannya, menyiapkan serta memeriksa dokumen, lalu mengawal prosesnya hingga keputusan instansi. Anda cukup menyampaikan rencana dan dokumen yang dimiliki.
Butuh bantuan untuk kasus Anda? Ceritakan jenis usaha atau bangunan dan lokasinya, admin kami bantu memetakan langkahnya.
Konsultasi dengan Legalcan Pendampingan KKPR, PBG & SLF →Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah PKKPR sama dengan izin lokasi?
PKKPR adalah bentuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang menggantikan konsep izin lokasi dalam sistem perizinan berbasis risiko.
Apakah semua usaha di Lombok perlu PKKPR?
Tergantung ketersediaan RDTR di lokasi dan jenis kegiatannya. Kami bantu memastikannya untuk lokasi Anda.
Artikel ini berisi informasi umum dan dapat berubah mengikuti peraturan terbaru. Penerbitan izin merupakan kewenangan instansi terkait. Untuk kasus Anda, konsultasikan dengan Legalcan.