Pekerjaan konstruksi pemerintah maupun swasta di NTB umumnya mensyaratkan badan usaha yang tersertifikasi. Tiga dokumen yang saling bergantung adalah SKK, SBU, dan Sertifikat Standar di OSS.
Peran masing-masing
- SKK membuktikan kompetensi tenaga kerja, dari jenjang operator hingga ahli, dan dibutuhkan untuk penanggung jawab teknik badan usaha.
- SBU menunjukkan subklasifikasi pekerjaan dan kualifikasi badan usaha.
- Sertifikat Standar di OSS membuat perizinan usaha konstruksi berlaku efektif setelah SBU tersinkron dengan KBLI.
Penyebab yang sering membuat tertahan
- KBLI di NIB tidak sesuai dengan subklasifikasi SBU.
- Jabatan kerja pada SKK tenaga ahli tidak sesuai kebutuhan subklasifikasi.
- Kemampuan keuangan, peralatan, atau pengalaman belum memenuhi kualifikasi yang dituju.
- SBU atau SKK habis masa berlakunya menjelang tender.
Dampaknya pada tender
Satu dokumen yang tidak sinkron dapat membuat badan usaha gugur di tahap kualifikasi, meskipun penawaran harganya kompetitif.
Bagaimana Legalcan membantu
Kami memeriksa kondisi Anda sejak awal, memetakan izin dan urutannya, menyiapkan serta memeriksa dokumen, lalu mengawal prosesnya hingga keputusan instansi. Anda cukup menyampaikan rencana dan dokumen yang dimiliki.
Butuh bantuan untuk kasus Anda? Ceritakan jenis usaha atau bangunan dan lokasinya, admin kami bantu memetakan langkahnya.
Konsultasi dengan Legalcan Pendampingan SBU, SKK & sertifikasi →Pertanyaan yang sering diajukan
Mana yang lebih dulu, SKK atau SBU?
Umumnya SKK tenaga ahli disiapkan lebih dulu karena menjadi syarat SBU.
SBU sudah terbit, kenapa OSS belum terverifikasi?
Biasanya terkait sinkronisasi SBU dengan KBLI di OSS. Kami bantu memeriksa penyebabnya per KBLI.
Artikel ini berisi informasi umum dan dapat berubah mengikuti peraturan terbaru. Penerbitan izin merupakan kewenangan instansi terkait. Untuk kasus Anda, konsultasikan dengan Legalcan.